POHUWATO, BARGO.ID – Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Beni Nento, turun langsung meninjau kondisi Bendungan Taluduyunu yang dipenuhi sedimentasi hingga menutupi pintu air bendungan, Rabu (13/05/2026) kemarin.
Kondisi tersebut membuat aliran air ke saluran irigasi primer terhambat dan berdampak pada ribuan hektare lahan pertanian di Kecamatan Duhiadaa dan Buntulia.
Saat meninjau lokasi, Beni mengatakan dirinya siap mengeluarkan dana pribadi untuk membantu pengadaan mesin kecil guna mempercepat putaran kerekan gerbang bendungan agar proses buka-tutup pintu air bisa berjalan lebih maksimal.
“Kita upayakan mesin kecil 5.5. Saya pribadi akan menyiapkan ini,” ujar Beni, dikutip dari Dizen.
Menurutnya, bantuan mesin tersebut merupakan langkah sementara untuk menjawab keluhan para petani yang mulai kesulitan mendapatkan pasokan air ke sawah mereka.
Ketua DPRD Pohuwato ini menyebut sistem penggerak pintu air saat ini sudah tidak maksimal sehingga diperlukan bantuan mesin agar aliran air dapat kembali normal.
“Ini harus ada hidrolik, untuk sementara mesin kecil dulu yang ukuran 5.5 untuk menjawab yang kecil ini, supaya airnya bisa mengalir bagus,” ujarnya.
Terdapat dua unit alat berat excavator sedang beroperasi mengangkat sedimentasi yang menumpuk di area bendungan.
Tumpukan material lumpur dan pasir bahkan tampak menutupi sebagian pintu air sehingga distribusi air menuju saluran irigasi terganggu.
Beni menjelaskan, solusi jangka panjang untuk persoalan tersebut adalah penggantian sistem bendungan menggunakan hidrolik.
Namun, menurut Beni, hal itu membutuhkan anggaran besar dan koordinasi dengan pemerintah provinsi.
“Untuk jangka panjang sudah harus diganti hidrolik, ini butuh anggaran besar. PU kabupaten telah menyurati PU provinsi sambil konsultasi dengan pak gubernur,” jelasnya.
Diketahui, Bendungan Taluduyunu mengairi sekitar 2.576 hektare sawah di wilayah Kecamatan Duhiadaa dan Buntulia.
Akibat sedimentasi dan minimnya aliran air, para petani kini dihantui ancaman gagal panen akibat kekeringan.
Beni memastikan persoalan tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi agar penanganan permanen bisa segera dilakukan.
