POHUWATO, BARGO.ID – Ketidakhadiran PT Merdeka Copper Gold Tbk dalam undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Pohuwato, Senin (9/11/2026), menuai kecaman dari Wakil Ketua DPRD Pohuwato, Hamdi Alamri.
Politisi Partai Gerindra itu bahkan melontarkan kritik keras terhadap sikap perusahaan tambang tersebut. Ia menilai ketidakhadiran manajemen PT Merdeka Copper Gold bukan sekadar persoalan tidak memenuhi undangan resmi, tetapi juga menyangkut penghargaan perusahaan terhadap masyarakat dan pemerintah daerah.
Dalam RDP yang turut dihadiri Aliansi Orang Pohuwato Melawan (OPM) tersebut, Hamdi menilai perusahaan seolah tidak menganggap penting keberadaan DPRD, pemerintah daerah, hingga masyarakat Pohuwato.
“Bukan cuma DPRD, bukan cuma pemerintah daerah, bahkan seluruh masyarakat Pohuwato tidak punya arti apa-apa di mata perusahaan,” tegas Hamdi.
Kemarahan Hamdi semakin terlihat ketika menyinggung cara perusahaan merespons undangan resmi DPRD.
Menurutnya, lembaga legislatif sebelumnya telah melayangkan surat kepada pihak perusahaan sebagai bentuk upaya memfasilitasi aspirasi masyarakat.
Namun, bukannya datang untuk berdialog dan mencari jalan keluar, perusahaan justru membalas undangan tersebut dengan surat tertulis yang menyatakan penolakan untuk hadir.
“Surat resmi yang kami berikan hari ini, tetapi kemudian dibalas dengan surat lagi, seperti orang sedang bercinta. Surat yang disampaikan itu berisi penolakan,” ungkapnya.
Bagi Hamdi, pola komunikasi seperti itu justru membuat ruang dialog antara masyarakat, pemerintah daerah, dan perusahaan semakin buntu.
Padahal, RDP merupakan forum resmi untuk mempertemukan berbagai kepentingan sekaligus mencari solusi atas persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Ia berharap perusahaan tidak hanya mengandalkan surat-menyurat, tetapi juga menunjukkan itikad baik dengan menghadirkan perwakilan yang memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan dan jawaban konkret.
PHK hingga Tanggung Jawab Lingkungan Jadi Sorotan
Tak hanya mempermasalahkan ketidakhadiran perusahaan, Hamdi juga menyoroti sejumlah persoalan yang menjadi keluhan masyarakat terhadap aktivitas investasi pertambangan di Pohuwato.
Salah satu yang paling krusial adalah persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang disebut terjadi secara sepihak.
Menurut Hamdi, kehadiran investasi berskala besar semestinya memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal, terutama dalam membuka lapangan pekerjaan dan menekan angka pengangguran.
Namun, kondisi ketenagakerjaan yang dikeluhkan masyarakat justru memunculkan ketidakpastian.
“Kita berharap dengan adanya investasi mereka tidak jadi pengangguran. Belum lagi bicara tanggung jawab terhadap lingkungan dan perjanjian yang sudah disampaikan,” ujarnya.
Selain ketenagakerjaan, transparansi mengenai tanggung jawab lingkungan hidup serta realisasi poin-poin kesepakatan yang sebelumnya telah disampaikan perusahaan juga menjadi tuntutan Aliansi Orang Pohuwato Melawan.
Hamdi mengatakan, kedatangan OPM ke DPRD merupakan upaya masyarakat untuk mendapatkan ruang penyampaian aspirasi sekaligus meminta lembaga legislatif memfasilitasi komunikasi dengan pihak perusahaan.
Karena itu, ia meminta agar seluruh persoalan tersebut tidak dibiarkan menggantung tanpa penjelasan.
“Wadah OPM datang ke DPRD untuk memfasilitasi itu agar ada transparansi. Harus ada jawaban konkret,” tegasnya.
Hamdi Ingatkan Potensi Gejolak Sosial
Lebih jauh, Hamdi mengingatkan agar persoalan yang terus berkembang di tengah masyarakat tidak dianggap sebagai masalah biasa.
Ia menilai, kekecewaan yang terus menumpuk tanpa penyelesaian berpotensi memperbesar ketegangan sosial.
Hamdi juga menyoroti mulai terbentuknya gerakan dan organisasi masyarakat yang berupaya memperjuangkan hak-hak mereka secara mandiri dalam menghadapi korporasi.
Menurutnya, situasi tersebut perlu menjadi perhatian serius semua pihak sebelum berkembang menjadi gesekan yang lebih luas, baik secara horizontal maupun vertikal.
Aleg dari Daerah Pemilihan Randangan-Taluditi itu juga mengungkapkan bahwa ketidakhadiran manajemen perusahaan dalam undangan RDP bukan kali pertama terjadi.
Ia berharap persoalan ini segera mendapatkan perhatian dan tidak terus berlarut-larut hingga memperlebar jarak komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat Pohuwato.
Sementara itu, RDP DPRD Pohuwato tersebut dipimpin langsung oleh anggota DPRD dari Partai Demokrat, Hi Iwan Abay.
Forum tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, Iskandar Datau, perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato.
Melalui forum tersebut, masyarakat berharap DPRD dapat mengawal berbagai persoalan yang disampaikan, mulai dari ketenagakerjaan, tanggung jawab lingkungan, hingga pemenuhan kesepakatan perusahaan.
Hingga materi berita ini disusun, belum terdapat keterangan langsung dari pihak PT Merdeka Copper Gold mengenai alasan ketidakhadiran maupun tanggapan atas berbagai persoalan yang disampaikan dalam RDP tersebut.
