POHUWATO, BARGO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato menyambut baik putusan banding Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 65/PDT/2026/PT GTO tertanggal 12 November 2026, yang mengabulkan gugatan pimpinan Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani, Idris Kadji dan kawan-kawan.
Atas putusan tersebut, Pemkab Pohuwato menegaskan sikap untuk mengikuti dan menghormati keputusan lembaga peradilan terkait keabsahan kepengurusan KUD Dharma Tani di bawah kepemimpinan Idris Kadji.
Hal itu disampaikan Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, saat menerima kunjungan silaturahmi Ketua bersama jajaran pengurus KUD Dharma Tani di ruang kerjanya, Senin (16/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Saipul didampingi Wakil Bupati Iwan S. Adam dan Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Pohuwato, Ibrahim Kiraman.
Bupati Saipul mengungkapkan, dirinya selama ini terus memantau perkembangan proses hukum yang ditempuh pihak KUD Dharma Tani.
Ia mengaku bersyukur karena proses banding yang telah dilalui akhirnya menghasilkan putusan yang memberikan kepastian hukum terhadap kepengurusan Idris Kadji.
Menurut Saipul, pemerintah daerah sejak awal telah mengikuti perkembangan persoalan tersebut, termasuk dalam sejumlah rapat yang membahas pengakuan terhadap kepengurusan KUD Dharma Tani.
Dengan adanya putusan tersebut, ia berharap KUD Dharma Tani dapat kembali menjalankan aktivitas organisasi secara optimal dan mengambil bagian dalam mendukung program pembangunan daerah.
“Harapan kami, KUD Dharma Tani tetap eksis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya sehingga bisa membantu program pemerintah daerah. Yang kami harapkan adalah sejauh mana peran KUD itu sendiri untuk mengatasi berbagai persoalan yang masih tersisa dan menjadi tanggung jawab bersama,” ungkap Saipul.
Bupati Soroti Hak Penambang Lokal
Tak hanya soal kepengurusan, Bupati Saipul juga menyoroti persoalan hak-hak masyarakat penambang lokal yang hingga kini dinilai masih membutuhkan penyelesaian konkret.
Menurutnya, kepastian terhadap hak masyarakat yang telah lama mendiami dan beraktivitas di kawasan tersebut merupakan persoalan penting yang tidak boleh diabaikan.
Ia berharap KUD Dharma Tani dapat mengambil peran dalam memediasi persoalan tersebut dengan pihak perusahaan, sehingga ada solusi yang dapat diterima seluruh pihak.
“Jujur, kami masih belum bisa tenang apabila penyelesaian hak-hak masyarakat yang belum tuntas diselesaikan oleh perusahaan. Karena itu, kami berharap persoalan ini dapat dimediasi oleh pihak KUD,” tegasnya.
Saipul menilai, penyelesaian persoalan hak masyarakat menjadi salah satu kunci untuk menciptakan situasi daerah yang lebih kondusif.
Sebab, apabila persoalan yang selama ini menjadi isu sentral dapat diselesaikan secara bersama-sama, berbagai potensi hambatan maupun gejolak di tengah masyarakat diharapkan bisa diminimalkan.
Ia juga berharap komunikasi antara masyarakat, koperasi, perusahaan dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat demi mencegah munculnya persoalan serupa di kemudian hari.
Minta Perusahaan Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal
Selain persoalan kepengurusan dan hak penambang lokal, pertemuan tersebut turut membahas masalah ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan PGM.
Bupati Saipul berharap perusahaan memberikan perhatian lebih terhadap penyerapan tenaga kerja lokal, khususnya dengan membuka kesempatan lebih luas bagi putra-putri daerah.
Menurutnya, keberadaan perusahaan yang beroperasi di Pohuwato semestinya turut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, termasuk melalui kesempatan memperoleh pekerjaan.
Terlebih, masih terdapat masyarakat lokal yang membutuhkan lapangan pekerjaan.
Karena itu, pemerintah daerah bersama KUD Dharma Tani berharap perusahaan dapat mempertimbangkan tenaga kerja lokal sebagai salah satu prioritas dalam proses rekrutmen.
Pemkab Pohuwato berharap putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut menjadi momentum untuk memperbaiki komunikasi dan membangun kembali kerja sama antarpihak.
KUD Dharma Tani pun diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi sebagai organisasi koperasi, tetapi juga mampu menjadi jembatan komunikasi dan mediasi antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah daerah.
Dengan demikian, persoalan yang masih tertinggal, terutama menyangkut hak masyarakat penambang lokal dan kesempatan kerja bagi putra-putri daerah, dapat diperjuangkan melalui langkah-langkah penyelesaian yang konkret.
Pada akhirnya, pemerintah daerah berharap tercipta iklim investasi yang kondusif, hubungan yang harmonis antara seluruh pihak, serta manfaat keberadaan perusahaan yang semakin dirasakan masyarakat Pohuwato.












