BARGO.ID – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, terus menunjukkan semangat dalam mengikuti kegiatan retreat bagi kepala daerah yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2/2025).
Memasuki hari keempat, kegiatan diawali dengan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Bupati Saipul menyampaikan bahwa dirinya bersama peserta Muslim lainnya mengawali hari dengan salat subuh berjamaah.
“Alhamdulillah, pagi ini kami memulai aktivitas dengan salat subuh bersama, dilanjutkan dengan olahraga di lapangan depan Ruang Sudirman, Akmil. Setelah itu, dilakukan kegiatan pembersihan sebelum masuk ke agenda utama, yaitu penyampaian materi oleh para menteri negara,” ujar Bupati Saipul.
Dalam sesi ini, seluruh kepala daerah diwajibkan mengenakan kemeja putih lengan panjang dan celana panjang hitam sebagai bentuk kedisiplinan dan keseragaman.
Kegiatan dimulai dengan apel pagi, dilanjutkan sarapan bersama sebelum peserta dikelompokkan dalam forum diskusi berdasarkan wilayah provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk kepala daerah dari Pulau Sulawesi, diskusi berlangsung di Gedung Karel Satsuit Tubun.
Bupati Saipul menjelaskan bahwa diskusi kali ini berfokus pada implementasi kebijakan pemerintah pusat di masing-masing daerah. Materi yang dibahas merupakan lanjutan dari pemaparan yang telah disampaikan pada hari-hari sebelumnya oleh beberapa menteri negara.
“Sesi diskusi ini menjadi wadah bagi kepala daerah untuk memahami dan menyusun langkah strategis dalam menyesuaikan kebijakan pusat dengan kondisi daerah masing-masing,” jelasnya.
Usai sesi diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PAN-RB, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Panglima TNI dan Kepala BIN.
Terakhir, Bupati Saipul menegaskan bahwa retreat ini merupakan momen penting bagi kepala daerah dalam menyelaraskan program pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional.
“Kegiatan ini menjadi kesempatan berharga bagi kami untuk memperdalam pemahaman terkait kebijakan nasional dan bagaimana implementasinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah,” pungkasnya.
#B | 02
