POHUWATO, BARGO.ID – Pemerintah Kabupaten Pohuwato kembali menunjukkan optimisme tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah. Setelah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 kali berturut-turut, Pemkab Pohuwato kini menargetkan capaian baru di tahun 2025.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Pemerintah Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025, yang digelar di ruang rapat DPRD Pohuwato, Kamis (26/03/2026) malam.
“Mohon doa dan dukungannya agar tahun 2025 kita kembali meraih WTP ke-13,” ujar Saipul.
Capaian 12 kali opini WTP ini menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Tak hanya itu, dalam laporan tahun pertama Pemerintahan SIAP, sejumlah indikator kinerja juga menunjukkan hasil positif. Salah satunya pada sektor tata kelola pemerintahan, di mana Indeks Reformasi Birokrasi berhasil melampaui target.
Diketahui, target Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 74 persen. Namun realisasinya mencapai 77,53 persen atau setara dengan capaian kinerja sebesar 104,77 persen.
“Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah semakin profesional dan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Pemkab Pohuwato juga mencatat berbagai prestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Di antaranya nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 91, serta capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dengan kategori cukup baik berdasarkan penilaian Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Pada bidang perlindungan anak, Kabupaten Pohuwato juga berhasil meraih predikat Kabupaten Layak Anak kategori Pratama tingkat nasional.
Sementara di sektor pendidikan, Pohuwato mendapatkan penghargaan dari Gubernur Gorontalo sebagai daerah dengan persentase tertinggi dalam penerapan Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) jenjang PAUD, serta capaian delta indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) tertinggi tahun 2025.
Bupati menegaskan, capaian tersebut tidak lepas dari dukungan DPRD serta kolaborasi berbagai pihak dalam membangun daerah.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan yang akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan ke depan.
“Ini menjadi bukti bahwa pemerintah bersama DPRD terus berupaya memberikan yang terbaik bagi daerah dan masyarakat,” pungkasnya.
