POHUWATO, BARGO.ID – Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga melakukan pertemuan dengan Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Barang Milik Daerah (BMD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Drs. H. Yudia Ramli, M.Si.
Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Yudia Ramli, Senin (5/10/2026).
Dalam pertemuan itu, keduanya membahas sejumlah hal strategis terkait pengelolaan dan pengembangan BUMD, BLUD, serta BMD di Kabupaten Pohuwato.
Ketiga sektor tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga mendorong kemajuan daerah.
Bupati Saipul mengatakan, BUMD, BLUD, dan BMD perlu dikelola secara optimal agar mampu memberikan manfaat yang lebih besar, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan yang baik terhadap ketiga sektor tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pohuwato.
“Keberadaan BUMD, BLUD dan BMD sangat dibutuhkan di suatu daerah. Ketiganya juga menjadi bagian penting dalam mendukung kemajuan daerah,” ujar Saipul.
RSUD Bumi Panua Sudah Berstatus BLUD
Salah satu pembahasan yang mendapat perhatian adalah perkembangan pengelolaan BLUD di Kabupaten Pohuwato.
Saipul menyampaikan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bumi Panua telah menerapkan pola pengelolaan sebagai BLUD.
Menurutnya, status tersebut menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas sekaligus efektivitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Dengan pola pengelolaan BLUD, RSUD Bumi Panua diharapkan memiliki fleksibilitas yang lebih baik dalam menjalankan pengelolaan rumah sakit, sehingga pelayanan dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
“Untuk BLUD, khususnya RSUD Bumi Panua, sudah menjadi BLUD. Ini tentu penting dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” kata Saipul.
BUMD Didorong Berkontribusi terhadap PAD
Selain BLUD, pertemuan tersebut juga membahas keberadaan dan pengelolaan BUMD di Kabupaten Pohuwato.
Pemkab Pohuwato terus mendorong agar BUMD dapat dikelola secara profesional dan optimal.
Dengan pengelolaan yang baik, BUMD diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tak hanya itu, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.
Pengelolaan aset daerah yang tertib, transparan, dan sesuai ketentuan dinilai penting agar seluruh aset milik pemerintah daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Aset daerah diharapkan tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pertemuan dengan jajaran Kemendagri tersebut diharapkan dapat memberikan penguatan dan arahan bagi Pemkab Pohuwato dalam membenahi sekaligus mengoptimalkan pengelolaan BUMD, BLUD, dan BMD.
Bupati Saipul menegaskan, Pemkab Pohuwato berkomitmen meningkatkan tata kelola ketiga sektor tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang semakin baik, serta pengelolaan aset dan sumber daya daerah yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
