GORONTALO, BARGO.ID – Irwasda Polda Gorontalo Kombes Pol. Sutoyo, S.Ag., S.H., M.M., mengingatkan seluruh personel Polda Gorontalo agar bijak menyikapi berbagai pemberitaan nasional, khususnya yang berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Polri.
Pesan tersebut disampaikan saat memimpin apel pagi perdana yang diikuti para Pejabat Utama (PJU), personel, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Polda Gorontalo, Senin (13/7/2026).
Dalam arahannya, Kombes Pol. Sutoyo menyampaikan pesan Kapolda Gorontalo agar seluruh personel tetap menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai isu negatif yang berkembang di ruang publik.
Ia menegaskan, setiap anggota Polri harus memahami berbagai kebijakan yang telah ditetapkan institusi dan menjadikannya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
“Jangan terbawa dalam pusaran isu negatif. Kita dituntut untuk tetap bekerja secara profesional, menjalankan tugas sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” tegas Kombes Pol. Sutoyo.
Selain mengingatkan pentingnya profesionalisme, Irwasda juga menekankan perlunya penguatan manajemen risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan maupun pengelolaan anggaran di lingkungan Polda Gorontalo.
Menurutnya, seluruh satuan kerja harus menerapkan prinsip manajemen risiko sebagai bagian dari upaya meminimalisasi potensi kesalahan dan temuan dalam pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan (Wasrik).
Ia menjelaskan bahwa setiap tata kelola anggaran perlu dilengkapi dengan profil risiko sebagai langkah mitigasi dan pengendalian internal agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
Hal tersebut menjadi perhatian mengingat pada Desember 2026 akan dilaksanakan audit terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran di lingkungan Polda Gorontalo.
Karena itu, Kombes Pol. Sutoyo berharap seluruh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap berbagai potensi risiko di masing-masing satuan kerja.
Dengan pengawasan yang maksimal, potensi kesalahan diharapkan dapat diminimalkan sehingga tata kelola organisasi semakin akuntabel, transparan, dan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.
