BARGO.ID, MARISA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kabupaten Pohuwato menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Jumat (16/08/2024).
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat cakupan Universal Coverage Jamsostek bagi para pekerja di ekosistem desa, dengan harapan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Pohuwato.
Acara yang diadakan di Aula Marina Beach Resort (MBR) Marisa ini dihadiri oleh Bupati Pohuwato diwakili Asisten Pemkesra Arman Mohamad, Kepala Bappeda Irfan Saleh, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, Widhi Astri Aprilia Nia, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pohuwato, Stephano Liwu serta sejumlah Pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Pohuwato.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas langkah-langkah konkret untuk meningkatkan universal coverage yang saat ini baru mencapai 44%.
“Kami mencatat masih banyak pekerja di Pohuwato yang belum terlindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun, hasil dari rapat hari ini menunjukkan adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk meningkatkan angka coverage tersebut”, ujar Widhi Astri Aprilia Nia, kepada Wartawan saat diwawancarai.
Lebih lanjut, Widhi menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja, terutama mereka yang tergolong rentan, seperti nelayan, petani, tukang panjat kelapa, dan abang bentor.
“Program BPJS Ketenagakerjaan adalah bantalan untuk menghadapi risiko sosial ekonomi, seperti kecelakaan kerja dan kematian. Dengan meningkatnya coverage, kami berharap angka kemiskinan di Pohuwato dapat berkurang”, tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Pohuwato, menurut Widhi, juga menunjukkan perhatian khusus pada kelompok masyarakat dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
“Target kami adalah mencapai Universal Coverage Jamsostek sebesar 60-70% tahun ini. Saat ini, posisinya masih di 44%, namun dengan kebijakan yang diambil, kami optimis target tersebut bisa tercapai”, jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai potensi tenaga kerja yang belum terlindungi juga dipaparkan, dengan harapan pemerintah daerah dapat memberikan perlindungan melalui skema APBD perubahan atau melalui regulasi baru.
“Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan paling rentan”, terangnya.
“Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, dalam mendukung program pemerintah menuju masyarakat yang Sehat, Maju, dan Sejahtera (SMS)”, ujarnya menambahkan.
