BARGO.ID – Komandan Korem 133/Nani Wartabone, Brigjen TNI Hardo Sihotang, menghadiri kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wakil Gubernur Gorontalo, Kamis (19/6/2025).
Perjanjian kerja sama ini difokuskan pada upaya pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) agar tepat sasaran bagi konsumen pengguna di Provinsi Gorontalo.
Penandatanganan ditandai dengan pertukaran cinderamata antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai simbol komitmen bersama dalam mengawal distribusi BBM subsidi secara transparan dan bertanggung jawab.
Kehadiran Danrem 133/NW, Brigjen TNI Hardo Sihotang, dalam acara tersebut menunjukkan dukungan TNI terhadap langkah strategis pemerintah dalam menjaga keadilan distribusi energi, serta mencegah potensi penyalahgunaan di lapangan.
“Korem 133/NW siap mendukung langkah pemerintah, termasuk melalui peran aparat teritorial, dalam memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyelewengan,” ujar Brigjen Hardo.
Sementara itu, Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, A.K., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengawasan yang optimal merupakan kunci agar subsidi energi yang diberikan negara dapat dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
“Kami sangat mengapresiasi sinergi ini. Kehadiran Danrem 133/NW mencerminkan kuatnya dukungan semua pihak terhadap pengawasan distribusi BBM, terutama di wilayah-wilayah dengan tantangan pengawasan yang kompleks,” ujarnya.
Kemudian, di tempat yang sama, Gubernur Gorontalo, Dr. Ir. Gusnar Ismail, M.M., menilai kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan distribusi energi di wilayahnya.
Dirinya menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor demi mencegah kebocoran subsidi yang merugikan masyarakat.
“Dengan adanya kerja sama ini, kami berharap pendistribusian BBM subsidi lebih tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo,” tegas Gubernur Gusnar.
Lebih lanjut, langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk menjamin ketersediaan energi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Diharapkan, pengawasan yang melibatkan aparat keamanan, termasuk TNI dan kepolisian, akan memperkuat efektivitas pengendalian di lapangan.
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Wakil Gubernur Gorontalo Dra. Hj. Idha Syahida Rusli Habibie, M.H., Kasi Intel Kasrem 133/NW Kolonel Kav Erwandarno, Kasiops Kasrem 133/NW Kolonel Inf Loka Jaya Sembada, S.I.P., Danlanal Gorontalo Letkol Laut (P) Hanny Chandra Sukmana, S.E., M.Tr.Opsla., jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo, serta tim dari BPH Migas.
#B | 02
