BARGO.ID, MARISA – Bertempat di Warkop Jenderal, Kecamatan Marisa, pada Jumat (12/07/2024), pelantikan pengurus Serikat Petani dan Nelayan (SPAN) Kabupaten Pohuwato periode 2024-2025 berlangsung dengan penuh semangat. Acara ini pun menandai langkah awal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di wilayah tersebut.
Pendiri LSM Labrak dan ormas Serikat Petani dan Nelayan (SPAN), Soni Samoe, turut mendampingi prosesi pelantikan yang dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Asisten Pemkesra Arman Mohamad yang mewakili Bupati Pohuwato, Kapolres Pohuwato AKBP Winarno, dan Kasat Intel Muhlis Ambosaba.
Pelantikan ini diharapkan mampu memperkuat kerja sama antara petani dan nelayan, serta memfasilitasi berbagai program untuk meningkatkan hasil pertanian dan kelautan di Pohuwato.
Dalam kesempatan itu Soni Samoe menekankan pentingnya keadilan bagi petani dan nelayan yang sering kali menjadi objek kebijakan yang tidak adil.
“Hari ini Nelayan dan petani sering kali menjadi objek kebijakan yang kadang-kadang tidak adil dan itu tidak boleh dipungkiri. Bahkan, banyak yang bilang keadilan hanya di surga tapi yang hakiki hanya ada di akhirat, cuma Allah SWT yang bisa memberikan keadilan yang hakiki”, ujarnya.
Dengan berbagai masalah yang seringkali dihadapi oleh petani dan nelayan. Menurut Soni, maka perlu ada organisasi dari pada nelayan dan petani untuk bagaimana kemudian diperjuangkan dengan tujuan adalah bagaimana mereka ini ikut maju bersama dengan kemajuan daerah.
“Karena tujuan utama daerah ini terbentuk karena untuk bagaimana semua masyarakatnya bisa maju, bukan saja pejabat, kontraktor dan penambangnya yang maju, tapi nelayan dan petani pun harus ikut maju”, katanya.
Ia pun mencontohkan, seperti kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Nelayan sering kali kesulitan membeli BBM karena aturan yang tidak memadai. Subsidi BBM seharusnya menjadi hak mereka, namun mereka malah dipersulit dan dimanfaatkan oleh para pebisnis.
“Bahkan, mereka mengumpulkan KTP para nelayan dan petani. Sehingga ini perlu dibantu dan dimediasi untuk kemudian persoalan nelayan dan petani ini tidak menjadi begitu terus. Di satu sisi, BBM bersubsidi adalah milik hak daripada nelayan dan petani, tapi malah mereka tidak menikmati itu, bahkan terkadang harga BBM yang sebelumnya yang telah ditetapkan Rp.10.000 oleh pemerintah, sampai di Pertamina justru harganya hingga Rp.13.000, ini sama saja mereka dipersulit”, ujar Soni serius.
Aktivis yang getol memperjuangkan hak-hak rakyat ini pun menyinggung permasalahan pupuk yang disalahgunakan dan bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran. Bahkan, katanya, terdapat banyak bantuan yang tidak sampai ke tangan para petani yang membutuhkan. Ini adalah masalah yang harus juga segera diatasi dan perhatian.
“Belum lagi pupuk yang sering disalahgunakan justru diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang hingga saat ini tidak diadili, belum lagi bantuan nelayan yang menurut mereka dapat bantuan dari pemerintah sampai-sampai orang dinas perikanan datang meminjam KTP namun sampai hari ini tidak ada, dan ada kejadian seperti itu”, ungkap Soni.
“Di pantai Marisa saja, sampai hari ini tidak diganti mereka punya bantuan padahal cuman dipinjam, berarti ada permainan juga di dalam, mungkin saja ada tekanan dari atas sehingga dibawah yah seperti itu. Kasihan para nelayan, mau komplain namun tidak tau harus mengadunya lewat jalur mana, termasuk BPJS para nelayan. Sehingga ini perlu pendampingan dari kami termasuk perhatian pemerintah”, ujarnya lagi.
Dengan pelantikan ini, Soni Samoe pun berharap ke depan nelayan dan petani bisa maju melalui sinergitas, baik petani, nelayan, penambang, kontraktor, polisi, pemerintah daerah, untuk sama-sama bersinergi membangun hubungan yang baik, sehingga tidak ada yang dirugikan.
“Saya berharap ke depan kepada pemerintah daerah kita bersinergi bersama untuk bagaimana kemudian memikirkan hak-hak mereka. Kita butuh komunikasi, konsultasi, bersinergi bersama membangun pohuwato. Sehingga saya ingin dengan bangga mengatakan bahwa inilah daerah kami, daerah pohuwato. Karena ini Pohuwato kita, bukan Pohuwato mereka”, pungkasnya.
