BARGO.ID – Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (LPKP) Pohuwato, Ismail Hippy, melontarkan kritik tajam terhadap laporan Dinas Pertanian yang dinilainya tidak mencerminkan kenyataan di lapangan. Menurutnya, penyaluran subsidi untuk petani masih jauh dari kata transparan dan adil.
“Jangan hanya lihat data yang kurang jelas. Pertanyaannya, kelompok mana dan petani mana yang digratiskan? Siapa mereka, di desa mana, kecamatan mana? Jangan sampai subsidi hanya untuk orang-orang dekat saja, sementara petani asli terabaikan,” ujar Ismail kepada wartawan, Kamis (12/12/2024).
Ismail, yang akrab disapa Haji Cuu, mengungkapkan adanya dugaan manipulasi dalam program subsidi. Ia menyebutkan, klaim bahwa pupuk subsidi digratiskan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
“Dinas Pertanian bilang subsidi digratiskan, tapi petani justru menyetor uang. Jadi, mana yang benar? Apakah data dari dinas salah atau petani yang bohong? Berdasarkan informasi kami, ada pungutan. Ini jelas membingungkan dan merugikan petani,” tegasnya.
Selain pupuk subsidi, Haji Cuu juga mengkritik pengelolaan dana Usaha Daerah (USDA) yang menurutnya salah sasaran. Dana tersebut seharusnya diperuntukkan bagi kelompok tani, namun ia menduga dikelola oleh oknum kepala puskesmas.
“Sampai sekarang, dana itu tidak jelas penggunaannya. Informasi yang kami terima, dana tersebut dikelola oleh kapus (kepala puskesmas) dan tidak berjalan sesuai tujuan. Kelompok tani tidak mendapatkan manfaatnya,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, ia juga menuding penyaluran pupuk subsidi tidak dilakukan secara transparan. Ia menjelaskan bahwa pupuk sempat diantar ke ketua kelompok tani hanya untuk dokumentasi, namun kemudian diambil kembali.
“Ada laporan dari kelompok tani yang mengatakan pupuk subsidi itu hanya formalitas. Saya punya bukti soal ini,” tambah Ismail.
Ismail juga mengingatkan Bendahara Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak ikut terlibat dalam persoalan ini.
“Jangan sampai Bendahara PAD terseret dalam masalah ini. Fokus saja pada tugasnya,” ujarnya.
Sebelumnya, Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato merilis data realisasi pendapatan dan penyaluran subsidi melalui Bendahara PAD. Namun, laporan tersebut menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk LPKP Pohuwato.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan ini.
