BARGO.ID, POHUWATO – Jumat (25/10/2024), Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, memanas dengan aksi protes yang dipimpin oleh Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato, Muslimin Nento.
Aksi yang berlangsung di depan kantor tersebut turut diikuti sejumlah staf dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
Muslimin Nento bersama peserta aksi mendatangi kantor BPKPD untuk mempertanyakan berbagai persoalan terkait pengelolaan keuangan daerah yang dinilai belum transparan. Sasaran utama protes ini adalah Kepala BPKPD Pohuwato, Teti Alamri.
Dalam orasinya, Muslimin menyuarakan ketidakpuasannya terhadap pengelolaan keuangan daerah yang ia anggap tidak jelas dan transparan.
“Kasih tahu kami ada apa dengan keuangan daerah hari ini. BKD tidak jelas, bagaimana kedudukan pengelolaan keuangan di daerah. Oleh karena itu, kami meminta kepada Ibu Kaban Keuangan. Ini yang kedua kali kami datang, yang sebelumnya tidak seperti ini,” tegasnya di depan para peserta aksi.
Tak hanya itu, Muslimin juga menyoroti keterlambatan pencairan sejumlah tagihan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, lambatnya pencairan tersebut menjadi indikasi adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Ada apa dengan daerah hari ini? Kalau memang daerah ini sudah jatuh atau sudah tidak ada uang, jujur saja kepada bupati. Jujur saja kepada DPRD, bahwa daerah kita ini tidak mampu lagi. Kita akan berdiskusi untuk mencarikan solusi yang terbaik. Kita bangga daerah ini, berbeda dengan daerah lain,” ujarnya.
Muslimin mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak sabar dengan kondisi sistem pengelolaan keuangan daerah yang menurutnya tidak berjalan optimal.
Ia juga mengkritik manajemen keuangan yang dianggapnya kurang profesional serta kepemimpinan yang belum mampu memberikan penjelasan kepada publik.
“Pengelolaan anda kurang benar, pemimpinnya kurang benar dan tidak mampu menyampaikan,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, aksi protes masih berlangsung dengan sejumlah ASN yang turut menuntut adanya kejelasan mengenai pengelolaan keuangan di daerah tersebut.
