BARGO.ID, MARISA – Tak ingin hanyut semakin jauh dalam ketidakpastian akan sikap Partai dalam Pilkada November 2024, sejumlah Pimpinan Desa (PD) Partai Golkar di Kabupaten Pohuwato mulai mempertanyakan soal kejelasan hasil pleno Golkar yang mengusung paket Saipul Mbuinga – Nasir Giasi (Bersinar).
Pertanyaan yang dibalut dalam bentuk desakan tersebut disuarakan oleh perwakilan PD Golkar dari Kecamatan Patilanggio dan Paguat. Sebut saja misalnya PD Golkar Desa Manawa, Darwis Mustapa. Dirinya, mempertanyakan ketidakjelasan informasi akan nasib dari pleno partai Golkar akhir Ramadhan kemarin.
Baginya, jika memang hasil pleno itu tidak terpakai oleh Cabup Saipul Mbuinga maka sebaiknya Partai Golkar segera mempersiapkan alternatif sikap agar tidak jadi penonton di Pilkada nanti.
“Kalau memang rekomendasi hasil pleno Golkar tidak terpakai oleh mereka maka sebaiknya Golkar segera mencari solusi alternatif”, terangnya.
Hal senada disampaika oleh PD Golkar Desa Suka Makmur, Wisran Huwili. Ditambahkannya, sebagai kader dirinya merasa jenuh menunggu ketidakpastian dari rekomendasi hasil pleno Golkar. Padahal, sosialisasi akan paket Bersinar ini sudah terus mereka lakukan. Sehingga, pihaknya meminta kepastian hasil rekom ini terpakai atau tidak.
“Kami mempertanyakan ini melalui Pimpinan Kecamatan (PK) sekaligus mendesak unsur Pimpinan PK segera memperjelas sikap partai dalam perhelatan Pilkada ini”, tuturnya.
Desakan yang sama juga disampaikan PD Golkar Desa Libuo, Rusu Abduladzis. Dirinya meminta partai Golkar segera menentukan kejelasan nasib hasil pleno Golkar. Sebab, dirinya dan kader lainnya mulai resah.
“Jika memang jadi mengusung paket Bersinar sebaiknya disampaikan kepada kami. tapi jika tidak jadi maka sebaiknya partai golkar punya alternatif”, tegasnya.
Sebelumnya, akhir Ramadhan kemarin DPD Partai Golkar Kabupaten Pohuwato menggelar pleno menggusung satu nama tunggal Calon Bupati Saipul Mbuinga dan Calon Wakil Bupati Nasir Giasi.
Pleno yang dipimpin langsung Ketua DPD Partai Golkar Pohuwato, Nasir Giasi itu dihadiri dan disetujui oleh 103 Pimpinan Desa/Kelurahan dan 13 Pimpinan Kecamatan.
