BARGO.ID – Plt Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato, Herdi Poha, mengungkapkan rencana penerapan sistem parkir berlangganan yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan parkir dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Memang sejak lama saya ingin menggantikan sistem karcis dengan parkir berlangganan. Jika pengendara sudah membayar parkir berlangganan, maka tidak perlu lagi ada pungutan karcis di lapangan. Cukup dengan peneng atau barcode yang ditempel di kendaraan,” kata Herdi, usai Serah Terima Jabatan (Sertijab), di Kantor Dinas Perhubungan Pohuwato, Jum’at (03/01/2025).
Herdi menjelaskan, bahwa sistem parkir berlangganan ini merupakan upaya untuk menggantikan sistem karcis parkir konvensional yang dinilai kurang efisien.
“Karena kita itu sudah keluar perbup atau Peraturan Bupati (Perbup) Pohuwato terkait dengan parkir berlangganan ini, yang alhamdulilah telah disahkan bulan Oktober 2024 kemarin, dan ini akan diberlakukan pada 2025 ini untuk semua kendaraan yang berdomisili di Kabupaten Pohuwato,” ungkap Herdi.
Saat ini, kata Herdi, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Badan Keuangan untuk mempersiapkan nomor seri pada peneng agar sistem ini dapat diterapkan dengan baik.
“Untuk nomor serinya, kita akan reparasi terlebih dahulu di Badan Keuangan sebelum digunakan pengendara,” ujarnya.
Sebelumnya, kata dia, uji coba sistem ini telah dilakukan selama dua bulan terakhir dan menunjukkan hasil yang cukup positif.
“Saat uji coba, setiap pengendara yang mengurus KIR langsung kami tawarkan sistem parkir berlangganan. Dengan membayar Rp 150 ribu untuk kendaraan roda empat, pengendara akan mendapatkan hak parkir selama satu tahun penuh,” jelasnya.
Bukan cuma itu, untuk mempermudah penerapannya, Dinas Perhubungan akan berkantor di Samsat Pohuwato.
“Jadi, setiap pengendara yang mengurus pajak kendaraan akan langsung ditawarkan untuk menggunakan sistem parkir berlangganan ini,” katanya.
Herdi pun menargetkan penerimaan dari sistem parkir berlangganan ini mencapai Rp 450 juta pada tahun 2025 dari total potensi sebesar Rp 995 juta.
“Dan ini memang saya cetuskan bersama mantan Kepala Dinas dulu, Pak Yunus, karena memang saya maunya ditiadakan ini karcis, supaya teman-teman petugas di lapangan tinggal fokus pada pengaturan, bukan lagi sibuk mengurusi karcis,” tambahnya.
