BARGO.ID – Pemerintah Kabupaten Pohuwato menggelar rapat evaluasi penanganan bencana banjir bandang yang melanda dua desa di Kecamatan Wanggarasi, yakni Desa Tuweya dan Desa Bohusami, sebagai bagian dari masa tanggap darurat selama 14 hari.
Rapat tersebut berlangsung di Pos Komando Penanganan Darurat Bencana yang berlokasi di kediaman Kepala Desa Malango, Kecamatan Taluditi, dan dipimpin langsung oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, Rabu (25/6/2025) kemarin.
Turut hadir dalam rapat ini Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya BNPB, Rudy Supriyadi, bersama tim analis BNPB, Kalaksa BPBD, serta jajaran kepala dinas terkait dan camat wilayah terdampak.
Dalam sambutannya, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menyampaikan apresiasi kepada BNPB atas respons cepat dan dukungan yang diberikan selama masa tanggap darurat berlangsung.
Dirinya menekankan bahwa penanganan bencana dilakukan secara gotong royong oleh seluruh elemen, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun instansi vertikal.
“Alhamdulillah, kita sudah bekerja secara kolaboratif. Bantuan terus mengalir. Kehadiran Pak Rudy dan tim BNPB di lapangan sangat membantu, termasuk dalam pengiriman logistik yang saat ini masih dalam proses,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati Saipul menyoroti pentingnya perhatian terhadap kerusakan infrastruktur akibat banjir, khususnya pada tanggul dan jalur aliran sungai yang menyebabkan luapan air ke permukiman warga.
“Kami telah turun langsung ke sejumlah titik terdampak seperti Paguat, Lemito, Wanggarasi, dan Randangan. Insya Allah bantuan logistik akan segera tersalurkan. Namun, yang tidak kalah penting adalah pengawalan terhadap pembangunan infrastruktur pascabencana,” tegasnya.
Sementara itu, Rudy Supriyadi dari BNPB menyampaikan bahwa Pemkab Pohuwato telah menunjukkan langkah prioritas dalam penanganan bencana, dan hal ini layak diapresiasi.
“Saya sudah empat hari mendampingi Pak Bupati dan melihat langsung semangat beliau bersama seluruh jajaran dalam merespons bencana. Ini menjadi contoh baik dalam pelaksanaan tanggap darurat di daerah,” kata Rudy.
Rudy juga menekankan pentingnya percepatan pendataan rumah warga yang rusak agar klasifikasi bantuan dapat segera ditentukan secara tepat—baik itu rusak berat, sedang, maupun ringan.
“Jangan sampai keterlambatan kita justru memperpanjang penderitaan masyarakat. Kita semua harus menjadi tulang punggung bagi mereka untuk kembali pulih secara sosial dan ekonomi,” tegas Rudy.
Dalam rapat tersebut, Rudy pun mengingatkan bahwa masa tanggap darurat memiliki batas waktu. Setelah masa tersebut berakhir, dukungan logistik dan anggaran dari pemerintah pusat akan kembali bergantung pada masing-masing perangkat daerah.
“Oleh karena itu, hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penanganan harus segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Lewat evaluasi ini, mari kita petakan persoalan dan rumuskan rekomendasi di sektor sandang, pangan, sanitasi, kesehatan, pendidikan, dan aspek penting lainnya,” jelas Rudy.
Rudy berharap, dalam satu hari ke depan, data lengkap terkait kerusakan rumah warga bisa dikumpulkan secara akurat agar proses tindak lanjut bisa dilakukan secara tepat sasaran.
Dengan sinergi yang kuat antarinstansi, Pemkab Pohuwato bersama BNPB optimistis proses pemulihan pascabencana dapat segera dilakukan, demi memulihkan kehidupan masyarakat terdampak ke kondisi yang lebih baik dan lebih aman.
#B | 02
