POHUWATO, BARGO.ID – Dua tahun setelah dibakar massa dalam peristiwa Kerusuhan Pohuwato 21 September 2023, pembangunan kembali Kantor Bupati Pohuwato akhirnya akan segera terealisasi.
Pemerintah Kabupaten Pohuwato memastikan pembangunan kantor tersebut akan dimulai pada tahun 2026 setelah pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia mengalokasikan anggaran sekitar Rp43 miliar melalui DIPA kementerian.
Saat ini, proyek pembangunan tersebut telah memasuki tahap proses pengadaan barang dan jasa.
Perjalanan untuk mendapatkan dukungan anggaran itu tidaklah mudah. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga harus melakukan berbagai upaya konsultasi dan koordinasi dengan sejumlah kementerian serta lembaga pemerintah.
Di antaranya Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Namun, berbagai upaya tersebut sempat belum membuahkan hasil karena adanya ketidaksesuaian nomenklatur pembiayaan.
Pemerintah daerah kemudian kembali melakukan beberapa kali konsultasi dan presentasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
Dari proses tersebut, proposal pembangunan Kantor Bupati Pohuwato akhirnya disetujui. Meski demikian, pemerintah daerah diminta menanggung biaya penyusunan Detail Engineering Design (DED).
Syarat tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah karena biaya penyusunan DED diperkirakan mencapai sekitar Rp2,5 miliar. Jika biaya tersebut tidak dipenuhi, maka pembangunan kantor bupati tidak akan dimasukkan dalam program APBN.
Untuk mengatasi kendala itu, Pemerintah Kabupaten Pohuwato kemudian mengajukan proposal bantuan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) kepada PT PETS.
Perusahaan tersebut akhirnya menyetujui bantuan pembiayaan penyusunan DED sebesar Rp2 miliar yang kemudian dijadikan sebagai nilai kontrak.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pohuwato, Risdiyanto Mokodompit, menjelaskan bahwa pembayaran kepada konsultan perencana dilakukan secara bertahap sesuai progres pekerjaan.
“Pembayaran pertama dilakukan pada tahun 2024 saat dokumen DED mencapai bobot 50 persen sebesar Rp1 miliar. Sedangkan pembayaran tahap kedua pada tahun 2025 setelah dokumen DED rampung 100 persen sebesar Rp1 miliar,” jelas Risdiyanto, Minggu (15/3/2026).
Ia menambahkan, seluruh pembayaran kepada penyedia konsultan dilakukan secara non tunai dari rekening panitia CSR ke rekening penyedia.
“Adapun pembayaran pemerintah daerah kepada penyedia konsultan dilakukan secara non tunai,” ujarnya.
Proses tersebut juga telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam laporan keuangan tahun 2025.
Saat ini, progres pembangunan Kantor Bupati Pohuwato telah memasuki tahap pengadaan barang dan jasa di BP2JK Provinsi Gorontalo.
Berdasarkan jadwal yang telah disusun, kontrak pelaksanaan fisik pembangunan direncanakan akan dimulai pada April 2026.
