BARGO.ID – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menyampaikan komitmennya dalam memperjuangkan alokasi anggaran dari APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pembangunan infrastruktur di wilayahnya.
Komitmen ini ditegaskannya saat memaparkan sejumlah usulan kegiatan di hadapan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Ir. Dodi Hanggodo, MPE, Kamis (8/5/2025) di Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga yang turut didampingi Kepala Dinas PUPR Pohuwato, Ir. Risdiyanto Mokodompit, ST.MT, menyerahkan proposal resmi yang disaksikan langsung oleh Gubernur Gorontalo, Dr. Ir. Gusnar Ismail.
Kehadiran Bupati Saipul merupakan bagian dari delegasi para kepala daerah se-Provinsi Gorontalo yang tengah melakukan audiensi langsung dengan jajaran Kementerian PUPR, termasuk Dirjen Bina Marga, Dirjen SDA, dan Dirjen Cipta Karya.
Salah satu poin utama dalam paparan Bupati Saipul adalah usulan pembangunan Kantor Bupati Pohuwato dengan nilai anggaran sebesar Rp40 miliar.
Bupati Saipul pun menegaskan bahwa pembangunan kantor ini merupakan prioritas sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik dan penyediaan sarana prasarana pemerintahan yang memadai.
Selain itu, Bupati Saipul juga meminta agar DAK tahun 2025 di bidang jalan yang sebelumnya telah masuk dalam APBD Pohuwato dan telah disetujui, namun terkena kebijakan efisiensi nasional, bisa kembali dicairkan.
Kemudian, anggaran senilai Rp43,5 miliar itu menurutnya sangat vital, mengingat sejumlah ruas jalan yang direncanakan pembangunannya kini berada dalam kondisi rusak berat.
“Adapun ruas jalan yang kami usulkan untuk dikembalikan anggarannya meliputi jalan Teratai–Bulangita, Telaga–Dambalo, Telaga 4, dan Telaga Biru–Dambalo,” jelas Bupati Saipul.
Lebih lanjut, Bupati Saipul juga mengusulkan kembali alokasi anggaran Inpres Jalan Daerah (IJD) senilai Rp67 miliar untuk ruas Molamahu–Hutamoputi dan Ayula–Iloheluma yang sempat terdampak refocusing tahun sebelumnya.
Bupati Saipul juga menambahkan usulan pembangunan jembatan Panca Karsa I–Sandalan yang kini dalam kondisi rusak parah.
“Masyarakat kini tidak bisa lagi menggunakan jembatan tersebut. Untuk aktivitas sehari-hari, terutama mengangkut hasil pertanian, mereka terpaksa menggunakan perahu rakit,” ungkapnya.
Bupati Saipul menambahkan bahwa DED jembatan tersebut telah disusun oleh Dinas PUPR sejak 2019 dengan nilai perencanaan mencapai Rp26,5 miliar lebih.
Total nilai usulan yang disampaikan Bupati Saipul ke Kementerian PUPR untuk pembangunan infrastruktur di Pohuwato mencapai Rp190,5 miliar.
Menanggapi pemaparan para kepala daerah, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyatakan bahwa seluruh usulan akan ditindaklanjuti melalui masing-masing direktorat jenderal sesuai bidangnya.
Bupati Saipul berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah.
Pemerintah Kabupaten Pohuwato pun berharap agar blokir anggaran yang masih terjadi akibat kebijakan efisiensi nasional dapat segera dibuka, sehingga seluruh usulan pembangunan yang telah terencana bisa segera direalisasikan pada tahun anggaran 2025.
#B | 02
