BARGO.ID – Dalam upaya meningkatkan sinergi dan kualitas pemeriksaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Pohuwato mengikuti kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta Koordinasi Pemeriksaan LKPD dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2024.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor sementara Bupati dan digelar secara daring oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (15/4/2025).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga, Wakil Bupati Iwan S. Adam, Plh Sekretaris Daerah Mahyudin Ahmad, Ketua Tim BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Hary Setiawan, Inspektur Daerah Muslimin Nento, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Teti Alamri.
Dalam sambutannya, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menyampaikan apresiasi kepada BPK atas komitmen dan peran aktifnya dalam mendampingi pemerintah daerah mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Entry meeting ini sangat penting untuk memperkuat koordinasi sekaligus menjadi langkah awal yang strategis dalam menghadapi pemeriksaan laporan keuangan tahun berjalan,” ujar Bupati Saipul.
Bupati Saipul juga menekankan kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pohuwato agar mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, termasuk dalam penyediaan data dan dokumen yang akurat serta tepat waktu.
Lebih lanjut, Bupati Saipul menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan tim pemeriksa agar pemeriksaan dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif.
“Saya mengingatkan agar seluruh dokumen pendukung segera disiapkan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan tanpa hambatan,” tegas Bupati Saipul.
Dengan terselenggaranya entry meeting ini, Bupati Saipul berharap pemeriksaan LKPD dan LKKL Tahun 2024 dapat berlangsung optimal dan menjadi pijakan penting dalam memperbaiki serta memperkuat tata kelola keuangan daerah di masa mendatang.
#B | 02
