BARGO.ID – Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak pada berbagai sektor, termasuk sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pohuwato. Anggaran yang sebelumnya telah dialokasikan untuk program di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pohuwato, kini dinyatakan nol atau dihapus total.
Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, bergerak cepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, pada Rabu (23/4/2025), Bupati Saipul melakukan audiensi langsung di Direktorat Pemberdayaan Usaha, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Saipul disambut oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Catur Sarwanto, serta Ketua Tim Kerja Investasi Ditjen PDS KKP, Tri Indah Yoosianti.
Agenda utama audiensi ini adalah memperjuangkan kembali anggaran sektor perikanan yang telah dihapus, demi memastikan kelanjutan program-program penting bagi masyarakat nelayan di Pohuwato.
“Alhamdulillah hari ini kami dapat bertemu langsung dengan pihak Ditjen KKP. Kami menyampaikan pentingnya program-program ini bagi masyarakat, terutama nelayan. Anggaran yang sebelumnya sempat dinolkan kami perjuangkan agar bisa dibuka kembali, sehingga seluruh kegiatan DKP tahun 2025 dapat berjalan sesuai rencana,” ujar Bupati Saipul.
Lebih lanjut, Bupati Saipul menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian lokal, khususnya di wilayah pesisir.
Karena itu, keberlanjutan program-program yang berkaitan langsung dengan penghidupan masyarakat nelayan harus terus diupayakan meski menghadapi tantangan pengurangan anggaran.
Langkah cepat Bupati Saipul ini menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjamin keberlanjutan pelayanan publik dan pembangunan sektor perikanan di tengah dinamika kebijakan anggaran nasional.
Pemerintah Kabupaten Pohuwato berharap perjuangan ini dapat membuahkan hasil positif demi kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan di daerah.
#B | 02
