BARGO.ID – Rencana pembangunan Kantor Imigrasi Kelas III TPI di Kabupaten Pohuwato segera terwujud. Hal itu terungkap saat Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menerima audiensi dari perwakilan Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi yang dipimpin oleh Kabid Inteldakim sekaligus Plh. Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Gorontalo, Raden Imam Jati Prabowo, Selasa (21/1/2025).
Raden Imam Jati Prabowo menyatakan pentingnya kehadiran Kantor Imigrasi Kelas III di Pohuwato untuk meningkatkan pelayanan keimigrasian.
“Kantor ini akan mendukung pelayanan yang lebih cepat dan efektif bagi masyarakat, termasuk peningkatan mobilitas warga yang memerlukan dokumen perjalanan internasional, serta pengawasan orang asing,” jelasnya.
Menurut Raden Imam, kehadiran kantor ini akan mempermudah masyarakat dalam mengurus layanan seperti paspor, terutama dengan adanya bandara di Pohuwato.
“Pengawasan orang asing juga akan lebih mudah dilakukan karena wilayah ini memiliki akses yang strategis,” tambahnya.
Bupati Saipul Mbuinga menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan kantor imigrasi di daerahnya.
“Kami siap mendukung rencana ini, mulai dari penyediaan lahan hingga komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Manfaatnya akan sangat besar bagi masyarakat Pohuwato,” ungkapnya.
Karena, menurut Orang nomor satu di Kabupaten Pohuwato ini, perkembangan daerah yang semakin pesat, terutama dengan kehadiran investor, pertumbuhan sektor pariwisata, dan keberadaan bandara. Hal ini membuat kehadiran Kantor Imigrasi menjadi semakin relevan.
“Ini akan mempermudah pengurusan dokumen perjalanan dan pengawasan orang asing, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” lanjutnya.
Pembangunan Kantor Imigrasi Kelas III di Pohuwato diharapkan dapat mendukung potensi pengembangan ekonomi lokal, terutama di sektor pariwisata dan investasi. Dengan akses internasional yang semakin terbuka, Pohuwato berpeluang menjadi kawasan kompetitif baik secara nasional maupun global.
Audiensi ini ditutup dengan komitmen untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi antara pihak imigrasi dan pemerintah daerah guna merealisasikan rencana tersebut.
