BARGO.ID, MARISA – Memasuki Agustus 2024 ini, para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato mengaku sudah sangat risau, lantaran TPP mereka selama tiga bulan belum juga dibayarkan.
Mereka pun mengaku tidak mengerti bercampur heran, mengapa Pemda Pohuwato belum juga bisa membayar TPP tersebut. Parahnya, TPP tersebut belum dibayarkan sejak Mei hingga Juli 2024 ini.
Olehnya itu, mereka pun meminta dan memohon agar Pemda Pohuwato tidak mengulur-ulur waktu dengan segera membayar TPP para abdi negara tersebut mulai Mei.
“Kami minta TPP ini segera dibayarkan, karena ini sudah masuk tiga bulan masih saja belum dibayarkan. Karena TPP ini kami tahu sudah dianggarkan, kami pun sudah bekerja, jadi tidak ada alasan untuk Pemda Pohuwato menahan hak kami ini”, tutur salah seorang ASN berinisial DH di salah satu dinas di lingkup Pemda Pohuwato ini, Kamis (01/08/2024).
Dari pantauan awak media di lapangan, sejumlah abdi negara di kantor dinas-dinas Kabupaten Pohuwato memang mengaku sudah sangat risau, lantaran TPP belum juga dibayarkan.
Para ASN di beberapa dinas itupun bahkan sudah merasa gerah dan geram. Sebab, untuk menambal kebutuhan sehari-hari saja, kini mereka sudah sangat kesulitan, apalagi untuk membiayai hal-hal lainnya.
Salah seorang ASN yang mengeluhkan nasibnya yang amat memprihatinkan itu juga datang dari staf di salah satu dinas inisial MI kepada awak media mengatakan, “sudah tiga bulan ini kami menunggu realisasi dari dinas untuk pembayaran TPP kami, tetap saja belum ada angin segar yang berembus di telinga kami untuk dibayarkan. Ekin sudah selesai, bahkan hingga Pajak Bumi Bangunan juga sudah dimasukan, sekarang tolong bayarkan hak kami”, keluh dia.
Dia bersama rekan-rekannya yang senasib mengaku berharap, agar Pemda Pohuwato tidak mendiamkan masalah ini. “Jangan pandang kami sebelah mata, torang pe gaji ini hanya sedikit, kok malah di ulur-ulur begini. Kami berharap Pemda segera membayar hasil keringat kami”, keluh dia lagi.
Ia menyebutkan, semakin lama Pemda Pohuwato tidak membayar TPP para ASN, maka semakin sangat kesulitan dan makin terjepit hidup para abdi negara di daerah ini.
Sebab, kata dia lagi, untuk bertahan dan membiayai hidup sehari-hari saja, terpaksa harus mengutang di sana-sini. Dan memasuki bulan agustus ini, utang itu sudah makin menumpuk.
“Karena untuk menutupi kebutuhan sehari-hari kami, belum biaya hidup dan keluarga yang kami harus tutupi”, ungkap dia geram.
Bukan cuma itu saja, keluhan dan “jeritan hati” ini sebetulnya telah diteriakkan oleh para ASN se-antero Pohuwato. Namun menurut sejumlah pihak, mudah-mudahan saja telinga sang penguasa tidak tersumbat oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pohuwato Teti Alamri saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengaku TPP ini sebetulnya akan dibayarkan.
Hanya saja, dia berdalih pemerintah daerah kabupaten pohuwato harus membayar dana hibah untuk pilkada tahun 2024.
“TPP ini sebenarnya (tidak dilanjutkan), tapi kita ini membayar pilkada Rp 20 miliar lebih”, tegas Teti.
Mantan Sekretaris Itda Pohuwato ini melanjutkan, seharusnya dana tersebut untuk membayar TPP berapa bulan punya. “Karena torang ini wajib, sebab TPP itu dibayarkan sesuai dengan peraturan dan kemampuan daerah”, ungkapnya.
Saking penasarannya, mantan Kepala Bidang Akuntansi ini pun mempertanyakan oknum-oknum ASN yang mengeluh kepada wartawan tersebut.
“Siapa-siapa itu so ? Siapa bilang tiga bulan ? Karena yang kami bayar itu kinerja Juni dan itu dibayarkan Juli, dari dinas mana itu yang ba kasih pengeluhan itu ?”, tanya Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah ini.
Karena sambungan telepon WhatsApp terputus, awak media pun diminta untuk datang langsung ke kantornya untuk kemudian diberikan penjelasan lebih terkait TPP tersebut.
