BARGO.ID – Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato resmi menyerahkan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Pohuwato melalui Rapat Paripurna ke-8, Kamis (14/11/2024).
Penyerahan dilakukan oleh Plt Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa, kepada Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento. Turut hadir dalam acara ini Sekda Pohuwato, Iskandar Datau, dan Sekwan, Hamkawaty Mbuinga.
Dalam penyampaiannya, Plt Bupati Suharsi menjelaskan bahwa APBD 2025 menjadi APBD tahun keempat dalam masa pemerintahannya dan juga menjadi APBD terakhir sesuai regulasi yang berlaku.
“Dokumen RAPBD ini disusun dengan berpedoman pada Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026, yang tentunya berlaku untuk periode kami,” ujar Suharsi.
Ia menambahkan, penyusunan RAPBD ini mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025 yang sebelumnya telah disepakati bersama DPRD.
Peningkatan Pendapatan Daerah
Plt Bupati mengungkapkan, target pendapatan daerah dalam APBD 2025 direncanakan sebesar Rp1.21 triliun, mengalami kenaikan 4,79 persen dibandingkan APBD 2024. Peningkatan ini terjadi terutama pada pendapatan asli daerah yang naik hingga 41,78 persen, serta pendapatan transfer yang meningkat sebesar 2,25 persen.
Prioritas Pembangunan 2025
Suharsi menjelaskan bahwa RKPD Kabupaten Pohuwato 2025 telah merumuskan secara rinci pencapaian kinerja pembangunan makro pada 2023 hingga pertengahan 2024, serta target yang ingin dicapai pada 2025.
Beberapa indikator utama meliputi pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, pengurangan pengangguran, dan pembangunan infrastruktur.
“Pertumbuhan ekonomi kami terus meningkat, dari 2,2 persen pada 2021 menjadi 4,4 persen pada 2023. Kami optimis dapat mencapai target 5,5 persen pada 2024 dan 5,8 persen pada 2025 dengan dukungan pembangunan oleh pemerintah pusat, swasta, dan masyarakat,” tutur Suharsi.
Fokus Infrastruktur
Dalam hal infrastruktur, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas meski terkendala keterbatasan anggaran. Fokus pembangunan mencakup jalan kabupaten, irigasi, telekomunikasi, jaringan air bersih, fasilitas pendidikan dan kesehatan, pariwisata, pasar, serta perumahan.
“Infrastruktur adalah kebutuhan dasar yang terus kami upayakan pemenuhannya. Namun, ini juga menjadi tantangan besar bagi pemerintah mendatang,” pungkas Suharsi.
