BARGO.ID, MARISA – Aktivis Lembaga Analisis Hak Asasi Manusia (LA HAM) Provinsi Gorontalo Ato Hamzah menyampaikan kekesalannya atas kritik yang ditujukan kepada Kepala Desa, PKK, dan Kepala Dusun yang mengikuti pelatihan di Kota Gorontalo.
“Penyesalan saya, loh kenapa di setiap kegiatan APDESI selalu di soroti, anggaran kecil kok disoroti terus, kalau dibandingkan dengan anggaran perjalanan dinas OPD-OPD bahkan di DPRD”, ujar Ato Hamzah, kepada awak media, Sabtu (20/07/2024).
Justru, menurut mantan Kepala Desa ini, pelatihan tersebut memberikan manfaat besar bagi pemerintah desa.
“Kasihan mereka yang hanya dari dusun ke kecamatan dan jarang ikut kegiatan di kabupaten,” katanya.
Dijelaskannya, kegiatan tersebut sudah sesuai SOP dan diambil dari anggaran desa. Ia menegaskan bahwa anggaran yang digunakan hanya Rp1.700.000, bukan Rp3.500.000 seperti yang diberitakan.
“Saya baru saja dari desa-desa, banyak yang tidak berangkat. Memang jumlah peserta banyak, mencapai 300 orang, tapi mereka kesana untuk menimba ilmu,” ungkap Ato.
Dia bilang, perhatian seharusnya lebih ditujukan kepada anggaran perjalanan dinas DPRD dan OPD-OPD.
“Harusnya kalau mau disorot itu sana perjalanan dinas di DPRD sampai Rp.10 Miliar lebih anggarannya, bahkan di dinas pertanian saja, anggaran perjalanan dinas di Readsi saja ada yang Rp.400 hingga Rp.900 juta”, ungkap Ato Hamzah kesal.
