BONE BOLANGO, BARGO.ID – Situasi pemerintahan di Kabupaten Bone Bolango kembali memanas. Di tengah sorotan publik terkait stabilitas daerah yang disebut “tidak baik-baik saja”, muncul dugaan adanya keluarga pejabat daerah yang ikut serta dalam proses lelang lima jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Dugaan tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Umum HMI Cabang (P) Bone Bolango, Rolan Abdullah, yang memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Daerah (Pemda) agar proses seleksi jabatan dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik titipan.
“Jangan sampai kebijakan Bupati dan Wakil Bupati memperparah suasana. Terindikasi keluarga dekat Bupati dan Wakil Bupati mengikuti lelang jabatan,” tegas Rolan dalam keterangannya, Rabu (19/11/2025).
Menurut Rolan, gelombang demonstrasi masyarakat dan mahasiswa yang terus terjadi adalah bentuk ketidakpercayaan publik terhadap kondisi pemerintahan yang kini diselimuti isu Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Dia menilai, Pemda Bone Bolango harusnya peka dan tidak membuat keputusan yang berpotensi menambah keresahan warga.
HMI juga mendesak agar Panitia Seleksi (Pansel) bekerja dengan integritas tinggi dan tidak dipengaruhi oleh pihak mana pun, terutama ketika menyaring calon pejabat pada jabatan-jabatan strategis tersebut.
“Pansel harus independen dan profesional. Pastikan yang lolos benar-benar punya kualifikasi, rekam jejak yang jelas, dan integritas,” ujarnya.
Rolis pun mengungkapkan bahwa adanya informasi oknum ASN yang diduga melanggar kode etik namun tetap diizinkan mengikuti seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP). Oknum tersebut bahkan dituding sebagai salah satu penyebab kekacauan situasi birokrasi di Bone Bolango.
Meski disebut sudah jelas melanggar ketentuan, Rolan menilai Pemda justru terkesan membiarkan dan melindungi ASN tersebut.
“Sudah jelas melanggar UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN Pasal 12, UU Administrasi Pemerintahan Pasal 17, dan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS Pasal 5,” katanya.
HMI menegaskan akan terus mengawal proses seleksi jabatan agar tidak ada campur tangan yang merugikan masyarakat dan pemerintahan daerah. Mereka juga mengingatkan bahwa Bone Bolango membutuhkan pejabat berintegritas untuk mengembalikan stabilitas serta kepercayaan publik.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemda Bone Bolango belum memberikan tanggapan terkait pernyataan keras dari HMI tersebut.
