BARGO.ID – Pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi melalui Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) untuk jabatan tukang bangunan.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas PUPR pada Kamis (15/5/2025) ini dibuka secara resmi oleh Asisten Pembangunan dan Perekonomian Setda Pohuwato, Fitriani Lasantu, mewakili Bupati Pohuwato.
Dalam sambutannya, Fitriani menegaskan pentingnya peran tukang bangunan dalam pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, tanpa tenaga kerja konstruksi yang terampil dan bersertifikat, tidak mungkin akan terbangun gedung-gedung, jembatan, serta infrastruktur lainnya yang berkualitas.
“Sertifikat kompetensi menjadi kebutuhan mutlak bagi tukang bangunan agar mampu bersaing, apalagi saat ini perusahaan swasta yang beroperasi di Pohuwato mulai menerapkan persyaratan tenaga kerja bersertifikat,” ujarnya.
Fitriani memaparkan, dari total 8,3 juta tenaga kerja konstruksi di Indonesia, jumlah yang sudah tersertifikasi masih di bawah satu juta orang.
Oleh karena itu, pemerintah menargetkan percepatan sertifikasi dengan peningkatan jumlah peserta hingga sepuluh kali lipat dari rata-rata capaian program tahun 2015–2018 yang hanya mencapai 50 ribu orang per tahun.
“Sertifikasi ini bukan sekadar formalitas. Kualitas bangunan di lapangan sangat ditentukan oleh keterampilan para tukang. Maka kami berharap para peserta benar-benar serius mengikuti pelatihan ini,” lanjut Fitriani.
Ia pun menekankan bahwa dengan memiliki sertifikasi, para tukang akan memiliki nilai tambah dan peluang lebih besar dalam mengakses pekerjaan, baik di proyek pemerintah, swasta, maupun BUMN.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Pohuwato, Risdiyanto Mokodompit, menjelaskan bahwa pelatihan diikuti oleh tukang bangunan dari berbagai kecamatan di Pohuwato. Para peserta akan dibekali pengetahuan dan praktik konstruksi sesuai standar dan regulasi nasional.
“Kami berharap para peserta yang lulus dapat menjadi tenaga kerja konstruksi yang kompeten, bersertifikat, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah,” ungkap Risdiyanto.
Ia juga menambahkan, pelatihan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM sektor konstruksi, sekaligus mendorong terciptanya lapangan kerja yang lebih luas dan kompetitif.
#B | 02
