BARGO.ID – Plt Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa, menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD usai menyerahkan nota pengantar Ranperda APBD tahun anggaran 2025 melalui Rapat Paripurna ke-8, Kamis (14/11/2024).
Dalam rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD, Suharsi memberikan apresiasi atas masukan yang disampaikan oleh para fraksi terkait Ranperda tersebut.
Cicilan Hutang PT SMI
Menanggapi pertanyaan Fraksi PKB mengenai cicilan pokok hutang di PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Suharsi menjelaskan bahwa pinjaman daerah ini ditandatangani pada 2021 dengan masa pengembalian delapan tahun.
Dana pinjaman digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan drainase selama 2021-2022. “Mekanisme pembayaran cicilan diperhitungkan dengan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) setiap bulan, dengan besaran potongan ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap tahunnya,” ujar Suharsi.
Pengadaan Armada Pemadam Kebakaran
Menanggapi Fraksi Golkar, Suharsi memastikan bahwa pemerintah telah menganggarkan dua unit armada baru pemadam kebakaran di Ranperda APBD 2025. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pemeliharaan terhadap dua unit armada yang sudah ada untuk memastikan optimalisasi pelayanan.
Alokasi DAK dan Dana APBN
Terkait alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk bidang kelautan, perikanan, dan pertanian, Suharsi menyebutkan bahwa pemerintah daerah terus berupaya mengusulkan berbagai program ke pemerintah pusat.
“Syukurnya, pada tahun 2025 Kabupaten Pohuwato mendapat alokasi DAK aspirasi sebesar Rp5 miliar, serta dana APBN sebesar Rp57 miliar untuk sektor pertanian dalam mendukung swasembada pangan,” ungkapnya.
Optimalisasi Pendapatan Daerah
Suharsi juga menyoroti langkah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2025, termasuk pengelolaan opsen pajak kendaraan bermotor sesuai UU No. 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023.
Selain itu, pemerintah daerah akan mengintensifkan potensi objek pendapatan, seperti pengelolaan wisata Libuo, kolam renang, lahan parkir pasar, hingga rumah sakit, dengan mendorong kerja sama dengan pihak ketiga.
“Upaya ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga membuka peluang bagi pengusaha lokal,” pungkasnya.
Langkah Lanjutan
Rapat ini menjadi bagian dari proses pembahasan APBD 2025 untuk memastikan anggaran yang diajukan dapat menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat Pohuwato. Pihak DPRD diharapkan segera membahas masukan lebih lanjut dalam waktu dekat.
