BARGO.ID – Pemerintah Kabupaten Pohuwato kembali menunjukkan komitmennya untuk mempercepat pembangunan kantor bupati yang representatif. Pada Selasa (10/12/2024), Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga, didampingi Ketua DPRD Beni Nento, Ketua Komisi III DPRD Nasir Giasi, serta sejumlah pejabat lainnya, mengunjungi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Turut hadir Kepala Dinas PUPR Pohuwato, Ir. Risdiyanto Mokodompit, ST., MT, serta perwakilan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Gorontalo, Irawanto, ST., MT, dan Kasie Perencanaan Bangunan Gedung, Iin Datuage, ST., MT. Rombongan diterima langsung oleh Wakil Menteri PUPR, Ir. Diana Kusumastuti, MT, Plt Dirjen Cipta Karya, Endra S. Atmawidjaja, MT, dan jajaran Direktorat Bina Penataan Bangunan.
Dalam pertemuan tersebut, Kadis PUPR Pohuwato, Risdiyanto Mokodompit, memaparkan bahwa dokumen perencanaan yang dipersyaratkan telah lengkap, termasuk Detail Engineering Design (DED) pembangunan kantor bupati. Proses DED ini bahkan sudah melewati satu tahap evaluasi oleh konsultan perencana dan diperbaiki sesuai koreksi yang ada.
“DED pembangunan sudah siap, tinggal menunggu alokasi anggaran dari Kementerian PUPR. Berdasarkan informasi dari Wakil Menteri, usulan ini sudah masuk dalam daftar penanganan, namun tetap melihat kondisi keuangan Kementerian pada tahun 2025,” ujar Risdiyanto.
Sementara itu Bupati Saipul A. Mbuinga menyampaikan harapan besar kepada Kementerian PUPR agar pembangunan kantor bupati dapat menjadi prioritas pada tahun 2025.
Ia menjelaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat saat ini masih terkendala karena beberapa bagian pemerintahan harus meminjam gedung lain yang kurang representatif.
“Kami tetap berusaha memaksimalkan pelayanan dengan keterbatasan yang ada. Namun, kami sangat berharap agar ini menjadi perhatian Wakil Menteri untuk segera merealisasikan alokasi anggaran,” kata Saipul.
Wakil Menteri PUPR, Ir. Diana Kusumastuti, mengapresiasi upaya Pemkab Pohuwato yang telah memenuhi kelengkapan dokumen. Ia pun memastikan bahwa usulan pembangunan kantor bupati akan tetap dipertimbangkan sambil melihat kondisi anggaran pada 2025.
